NewsPolitikTerbaru

UU Pemilu Kembali Digugat ke MK

Borneobaru.id – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) kembali menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan menyasar ketentuan batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Gugatan tersebut diajukan oleh Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub. Permohonannya telah terdaftar di MK dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Pemohon meminta agar persyaratan usia minimal 40 tahun diberikan alternatif, yakni mulai dari usia 19 tahun dengan sejumlah kriteria tertentu.

Ketentuan yang dipersoalkan terdapat dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, pasal tersebut mengatur batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Namun, ketentuan itu mengalami perubahan setelah adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Baca juga: Rumah Betang Buah Main: Wajah Budaya yang Bergandengan dengan Hutan Konservasi Taman Kelempiau

Melalui putusan tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat memenuhi persyaratan pencalonan apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dalam permohonannya, Deri menilai batas usia tersebut berpotensi membatasi hak warga negara yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pemerintahan. Menurutnya, usia tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan kapasitas seseorang dalam memimpin.

Pemohon juga mengaitkan gugatan tersebut dengan prinsip kesetaraan hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ia merujuk Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam pemerintahan.

Atas dasar tersebut, pemohon mengusulkan agar warga negara yang telah berusia minimal 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai capres maupun cawapres. Namun, kesempatan tersebut disertai sejumlah kriteria, seperti memiliki kejujuran, amanah, kecerdasan, serta kemampuan menyampaikan ide dan gagasan.

Baca juga: Mengenal Tanaman Maram: Tumbuhan Endemik Kalimantan yang Mengisi Hutan Konservasi Taman Kelempiau Keling Kumang yang Menyimpan Potensi

Usulan tersebut menjadi bagian dari permohonan yang diajukan kepada MK. Pemohon meminta agar ketentuan dalam Pasal 169 huruf q tidak hanya mengakomodasi batas usia 40 tahun dan pengalaman jabatan hasil pemilu, tetapi juga membuka alternatif bagi warga negara berusia minimal 19 tahun dengan kriteria tertentu.

Gugatan ini kembali membuka perdebatan mengenai batas usia dan kualitas kepemimpinan nasional. Di satu sisi, pembatasan usia dipandang sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses pencalonan. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana usia dapat dijadikan ukuran untuk menilai kemampuan dan kematangan seseorang dalam memimpin negara.

Perkara tersebut dijadwalkan memasuki sidang perdana pada 25 November 2026. Melalui persidangan tersebut, MK akan memulai pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan.

Hingga saat ini, permohonan tersebut masih dalam proses hukum. Usulan batas usia minimal 19 tahun belum menjadi ketentuan yang berlaku. Perubahan terhadap persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden tetap bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagikan ke sosial media