Riset Ungkap Puluhan Ribu Sarjana Menganggur
BORNEOBARU.ID – Sebuah riset terbaru dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) menunjukkan fenomena yang cukup mengkhawatirkan di pasar tenaga kerja Indonesia. Dilansir dari Detik.com dan JawaPost.com, riset tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 45 ribu lulusan S1 dan lebih dari 6 ribu lulusan S2 dan S3 tidak bekerja. Mereka juga merasa sudah “putus asa” mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka.
Baca Juga: Paroki MRSA Rayakan Hari Anak Misioner Sedunia ke-183
Data tersebut diperoleh dari laporan Labor Market Brief Volume 6, Nomor 11 (November 2025) yang merupakan olahan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS hasil kolaborasi dengan LPEM FEB UI. Dari laporan itu, disebutkan bahwa kelompok lulusan perguruan tinggi, meskipun secara persentase relatif kecil, tetap menunjukkan jumlah yang signifikan.
Jumlah ini termasuk sebagai bagian dari total angkatan kerja yang belum terserap di dunia kerja. Secara umum, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai sekitar 7,46 juta orang. Sebagian besar, mereka ini berasal dari lulusan SMK dan SMA, tetapi lulusan pendidikan tinggi juga tidak terlepas dari persoalan ini.
Menurut riset LPEM FEB UI, tantangan yang dihadapi oleh lulusan S1 hingga S3 beragam. Mereka seringkali mengalami ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan industri. Selain itu, mereka juga kebingungan memilih pekerjaan yang sesuai dengan gelar mereka. Kondisi ini membuat sebagian lulusan akhirnya berhenti mencari kerja secara aktif.
Baca Juga: Di Tahun 2025 BNN Sintang Fokus Cegah Narkoba Sejak Dini
Selain itu, laporan riset menyebut bahwa lulusan perguruan tinggi yang bingung mencari kerja terbagi dalam proporsi tertentu berdasarkan data BPS. Pada kelompok yang berhenti aktif mencari kerja lulusan S1 sekitar 2,42% dan lulusan S2-S3 sekitar 0,35%.
Asisten Profesor, Universitas Nottingham, Inggris, Bagus Muljadi dalam sebuah podcast pernah mengatakan bahwa hal yang berbahaya untuk kestabilan negara adalah pengangguran yang berpendidikan. Pengangguran berpendidikan berbahaya bukan karena pendidikannya, tetapi karena potensi kekecewaan kolektif yang dimilikinya bila sistem gagal menyerap mereka secara adil dan produktif.
Negara tidak cukup hanya memperluas akses pendidikan tinggi, tetapi juga harus memastikan adanya ekosistem kerja yang relevan, adaptif, dan inklusif. Jika tidak, pendidikan justru berisiko menghasilkan kelompok terdidik yang kecewa dan terpinggirkan.
Kondisi ini berbahaya bagi keberlanjutan pembangunan dan stabilitas negara.
