DPRD Sintang Sahkan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemkab Tahun Anggaran 2023
Borneobaru.id – Jumat, 12 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang mengadakan Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan II tahun 2024. Agenda rapat tersebut meliputi Penyampaian Laporan Badan Anggaran, Permintaan Persetujuan Anggota DPRD, Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama, dan Pidato Akhir Bupati Sintang mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.
Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny, meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir setelah laporan badan anggaran disampaikan. Sebanyak 26 anggota DPRD Sintang menyatakan setuju dengan Raperda tersebut.
“Menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023,” ujar Florensius Ronny.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Sintang, Senen Maryono, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas laporan keuangan tahun 2023 yang memperoleh Opini WTP dari BPK RI perwakilan Kalbar.
“Tapi, dibalik itu DPRD juga prihatin masih ada temuan. Kami harap temuan ini segera ditindaklanjuti,” katanya.
Wakil Bupati Sintang, Melkianus, menyatakan bahwa setelah pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 selesai, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 telah diketahui bersama. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam kebijakan tahun anggaran berikutnya.
“Kami sampaikan terima kasih pada anggota dewan yang telah aktif memberikan masukan dan saran serta kritik dalam pembahasan. Peran aktif ini membuktikan bahwa perhatian sangat tinggi dan serius dari DPRD Sintang terhadap perencanaan daerah dalam rangka kemajuan Sintang,” ujar Melkianus.
Melkianus juga mengucapkan terima kasih kepada kepala OPD dan jajaran yang telah berperan aktif mengikuti pembahasan pertanggungjawaban hingga selesai.
“Terhadap hasil pembahasan, tentunya kita tidak ingin hanya sebatas retorika semata. Namun harus kita jadikan catatan dan upaya untuk penyempurnaan kebijakan lebih baik ke depannya. Soal catatan banggar akan kita tindaklanjuti. Harapan saya pada pimpinan OPD untuk tetap koordinasi dalam menindaklanjuti semua yang sudah disampaikan banggar. Tentu ada hal yang perlu penjelasan khusus bisa lewat rapat kerja langsung ke DPRD. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Melkianus.
Penulis : Rafi Januarta
Editor : Dimas Hendro R
