Sintang Punya Jumlah Desa/Kelurahan Terbanyak di Kalbar
BORNEOBARU.ID – Kabupaten Sintang menjadi daerah dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data BPS terbaru yang dirilis dalam publikasi Provinsi Kalbar, Sintang mencatatkan total 407 desa/kelurahan. Angka ini mengungguli semua kabupaten lainnya di provinsi Kalbar.
Posisi berikutnya ditempati oleh Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Ketapang, masing-masing dengan 282 dan 262 desa/kelurahan.
Baca Juga: Mengapa Lahan Gambut Mudah Terbakar
Jumlah desa/kelurahan menjadi salah satu indikator penting dalam memetakan struktur pemerintahan di tingkat bawah. Desa-kelurahan adalah unit administrasi pemerintahan paling dasar yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Kabupaten dengan wilayah luas seperti Sintang cenderung memiliki jumlah desa lebih banyak karena proses pendirian desa yang mengikuti kebutuhan geografis dan demografi.
Dalam data yang sama, terlihat bahwa daerah perkotaan seperti Pontianak dan Singkawang memiliki jumlah yang lebih rendah dibanding kabupaten Sintang. Kota Pontianak hanya mencatat puluhan desa/kelurahan karena struktur kota yang lebih padat dengan wilayah administrasi yang terbatas, demikian pula Singkawang.
Hal ini menggambarkan perbedaan karakter administratif kota versus kabupaten di provinsi ini.
Baca Juga: Banjir Kalbar: Masalah Lama yang Belum Tuntas
Berikut rincian jumlah desa/kelurahan per kabupaten/kota di Kalimantan Barat (data 2022 dari BPS):
- Kabupaten Sintang: 407
- Kabupaten Kapuas Hulu: 282
- Kabupaten Ketapang: 262
- Kabupaten Sambas: 195
- Kabupaten Sanggau: 169
- Kabupaten Melawi: 169
- Kabupaten Landak: 156
- Kabupaten Kubu Raya: 128
- Kabupaten Bengkayang: 124
- Kabupaten Sekadau: 94
- Kabupaten Kayong Utara: 43
- Kota Pontianak: 29
- Kota Singkawang: 26
Kebijakan pemerintahan provinsi kerap menyesuaikan program pembangunan desa sesuai dengan jumlah dan karakteristiknya di masing-masing kabupaten/kota.
Desa yang lebih banyak berarti tantangan koordinasi dan layanan publik yang lebih kompleks, namun juga peluang pemberdayaan masyarakat di tingkat paling lokal.
Data BPS ini dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah, akademisi, dan publik dalam memahami struktur administrasi pemerintahan di Kalbar. Selain itu, data ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan kebijakan pelayanan publik yang tepat sasaran.
